Modul KELAS X SEMESTE 1 BAB I HAKEKAT BANGSA DAN NEGARA

 

Standar Kompetensi            

Klik Info Penerimaan Siswa Baru

1. Memahami Hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kompetensi Dasar

1.1        Mendiskripsikan Hakikat Bangsa dan negara Indonesia

1.2        Mendiskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

1.3        Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

1.4        Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Indikator

Klik Info Penerimaan Siswa Baru
  1. Mendiskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
  2. Menganalisis pengertian bangsa
  3. Menganalisis unsur-unsur terbentuknya negara
  4. Menganalisis pengetian negara
  5. Mendiskripsikan asal mula terjadinya negara
  6. Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara laian bagi suatu negara
  7. Menganalisis bentuk-bentuk negara
  8. Menguraikan pengertian dan fungsi negara
  9. Membandingkan berbagai teori tujuan negara
  10. Mendiskripsikan tujuan NKRI
  11. Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan
  12. Mendiskripsikan macam-macam nasionalisme
  13. Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

 

Uraian Materi

 

A.    Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial

 

1.      Manusia sebagai Makhluk Individu

 

Manusia dikodratkan sebagai makhluk monodualis adalah disamping sebagai makhluk invidu (pribadi) juga sebagai makhluk sosial. Makhluk individu  artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari jiwa dan raga serta diberi anugrah berupa potensi dan kemampuan yaitu cipta/pikiran, akal, karsa dan rasa yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Status manusia sebagai makhluk individu akan nampak lebih jelas kalau diperhatikan kondisi manusia baik secara fisik atau dari sisi kejiwaan. Secara fisik manusia memiliki ciri khas yang berbeda-beda, misalnya warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. Secara kejiwaan manusia mempunyai karakter sifat kepribadian yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

 

Sementara manusia pada dasarnya adalah invidu yang bebas dan merdeka adalah paham individualisme. Paham ini berkembang di negara barat yang dikembangkan beberapa filsuf diantaranya Jean Jaques Rousseu yang berpendapat bahwa manusia lahir secara bebas dan merdeka, boleh berbuat apa saja asal tidak mengganggu keamanan orang lain.

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhlukindividu berarti manusia sejak lahir secara kodrati memang telah dibekali Tuhan potensi yang bersifat individu, antara lain ingin mandiri, ingin menduduki jabatan, ingin mempertahankan hidupnya, status kekuasaan, ingin dihormati dan sebagainya.

 

2.      Manusia sebagai Makhluk Sosial

 

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, sehingga dengan hidup bermasyarakatlah manusia dapat saling membantu dalam hal mempertahankan kehidupannya, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.

 

Menurut Aristoteles (384-322) bahwa manusia adalah Zoon Policon artinya makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Jadi apabila seseorang hidup menyendiri diluar masyarakat tidak dapat disebut manusia melainkan hewan atau dewa. Ibnu Khaldun (1332-1406) dikatakan bahwa hidup bermasyarakat merupakan keharusan bagi jenis manusia. Sebab manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan hanya mempunyai arti  apabila hidup bersama-sama dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Secara kodrati manusia dapat hidup berkelompok karena adanya dorongan akan kebutuhan biologis. Menurut Ellwood bahwa kebutuhan biologis yang perlu pemuasan adalah :

 

a)      Dorongan untuk makan (untuk memenuhi kebutuhanya dilakukan adanya kerjasama dengan orang lain).

 

b)      Dorongan untuk mempertahankan diri (untuk mempertahankan diri orang lebih memilih kerjasama)

 

c)      Dorongan untuk melangsungkan keturunan (untuk pemeliharaan dan mempertahankan keturunan yaitu harus membentuk kelompok yang besar)

 

Manusia sering juga disebut sebagai Homo Homini Socius yang berarti bahwa manusia yang satu merupakan kawan manusia yang lainnya. Dengan kata lain manusia disebut sebagai makhluk sosial karena sifatnya yang suka bergaul satu dengan lain atau makhluk yang suka bermasyarakat. Menurut Ghozali bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

 

a)      Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga.

 

b)      Saling membutuhkan dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. 

 

Pendapat senada diungkapkan Farrabi atau Ibnu Robi bahwa manusia adalah makhlukyang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan yang lain.

 

Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai serta hidup bersama dengan baik dan serasi. Kehidupan semacam ini akan dapat terwujud jika ada sikap saling menerima, saling menghormati, saling menghargai diantara anggota masyarakat. Pengingkaran terhadap kodrat manusia sebagai makhluk sosial dapat melemahkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, kasih sayang, dan cenderung individualistis serta terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa.

 

3.      Pandangan Manusia Menurut Pancasila

 

Pendapat yang dikemukakan Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial dan sebagai individu, manusia bermasyarakat. Sedangkan Pancasila memandang manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

 

Gambaran manusia menurut Pancasila adalah sebagai berikut:

 

a)      Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang dikaruniai kesadaran dan kebebasan dalam menentukan pilihannya.

 

b)      Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dapat menentukan sikap dalam hubungannya dengan penciptanya.

 

c)      Manusia memiliki harkat, martabat dan derajat tinggi.

 

d)     Manusia adalah makhluk monopruralis yang memungkinkan manusia itu dapat melaksanakan sial-sila dalam Pancasila.

 

e)      Manusia Indonesia adalah makhluk sosial yang berada di wilayah Indonesia yang berinteraksi dengan manusia Indonesia lainnya.

 

f)       Manusia Indonesia harus hidup rukun, saling menghargai satu sama lainnya dan tetap membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat.

 

g)      Manusia adalah makhluk dinamis yang melakukan aktifitas secara bersama-sama dengan manusia Indonesia yang lain.

 

A.    Pengertian dan Unsur-unsur Bangsa

 

 

1.      Pengertian Bangsa

 

Selain istilah rakyat, untuk menyebut penghuni negara digunakan pula istilah bangsa. Menurut Ernest Renan bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama, suatu bangsa juga harus terikat oleh tanah air yang sama. Hasrat bersatu yang didorong oleh persamaan sejarah dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa.

 

Beberapa pendapat mengenai bangsa juga diungkapkan oleh ahli yang lain, seperti :

 

a)      Ernest Renan

 

Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung.

 

b)                  Otto Bouer

 

Bangsa timbul karena mempunyai persamaan karakteristik, dan timbul karena adanya persamaan nasib.

 

c)                  F. Ratzel

 

Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.

 

d)                 Hans Kohn

 

Bangsa adalah buah dari hasil tenaga hidup manusia dalam sejarahatau karena adanya persamaan keturunan , wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

 

e)                  Jacobsen dan Lipman

 

Bangsa timbul karena adanya kesatuan budaya dan satu kesatuan politik.

 

f)                   Ben Anderson

 

Bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.

 

Walaupun dari para ahli kenegaran belum terdapat kesamaan pengertian bangsa namun faktor obyektif yang terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak bersama yang lebih dikenal nasionalisme.

 

 

2.      Unsur-unsur Bangsa

 

Dalam buku yang berjudul Nationality in History and Politics yang dikemukakan oleh ahli dari Jerman yaitu Friederich Hertz bahwa setiap bangsa memiliki 4 (empat) unsur aspirasi sebagai berikut :

 

a)      Keinginan untuk mencapai kesatuan Nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas.

 

b)      Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.

 

c)                  Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas dan kebebasan.

 

d)     Keinginan untuk menonjol diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan pretise.

 

 

3.      Bangsa Indonesia

 

Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses dalam wilayah di nusantara.

 

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri suku bangsa, bahasa, budaya, agama, bahasa dan tradisi. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki ikatan-ikatan etnik atau ikatan primordial. Namun demikian bangsa Indonesia dapat bersatu bukan karena adanya ikatan-ikatan primordial akan tetapi karena perasaan senasib dan cita-cita bersama. Inilah yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme Indonesia.

 

Dalam menumbuhkan rasa kebangsaan Indonesia, maka dibuatlah ikatan-ikatan nasional sebagai alat pemersatu bangsa antara lain:

 

a)      Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila

 

b)      Hukum Dasar (Konstitusi) negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  (UUD NRI Tahun 1945)

 

c)      Bentuk NKRI adalah berkedaulatan rakyat

 

d)     Bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia

 

e)      Bendera negara adalah Sang Merah Putih

 

f)       Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya

 

g)      Lambang negara adalah Garuda Pancasila

 

h)      Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika

 

i)        Konsepsi Wawasan Nusantara

 

j)        Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan nasional

 

 

B.     Hakekat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan

 

 

1.      Pengertian Negara

 

Negara merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris state, bahasa Belanda dan Jerman staat, dan bahasa Perancis etat. Kata state, staat, dan etat diambil dari bahasa latin status atau statum yang berati keadaan yang sangat tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

 

Menurut Frans Magnis Suseno, negara merupakan merupakan satu kesatuan politik. Fungsinya adalah membuat, menerapkan, dan menjamin berlakunya norma kelakuan untuk seluruh masyarakat. Norma itu berlaku dengan pasti, artinya negara tidak membiarkan aturan-aturannya dilanggar. Bila dilanggar, pelanggarnya ditindak dikenai sanksi. Sanksi tersebut kalau perlu dengan menggunakan paksaan fisik.

 

 

 

Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara kontitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama, dalam arti khusus, pengertian negara dapat kita ambil dari pendapat beberapa pakar kenegaraan, antara lain sebagai berikut:

 

a)      George Jellinek

 

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

 

            b)      Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan unuversal.

 

c)      R. Joko Soetono

 

Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama.

 

d)     Mr. Kranenburg

 

Negara adalah suatu organisasi yang timbul dari sutu golongan atau bangsanya sendiri.

 

e)      Roger H. Soltau

 

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kelompok manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

 

f)       Mr. Soenarko

 

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

 

g)      Harold J. Laski

 

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

 

h)      Max Weber

 

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.

 

i)        Robert M,. Maclver

 

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

 

j)        Miriam Budiarjo

 

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan control monopolistis dari kekuasaan yang sah. 

 

2.      Sifat Hakekat Negara

 

 

 

Sebagai perwujudan kedaulatan yang dimiliki, negara mempunyai sifat-sifat khusus yang hakiki. Sifat itu sama di semua negara, bagaimanapun corak negara itu. Sebagai suatu organisasi negara memiliki beberapa sifat yang dapat membedakan dengan organisasi yang lain. Menurut Austin Ranney ada 4 (empat) perbedaan negara dengan organisasi lain yakni:

 

 

 

No

Letak Perbedaan

Negara

Organisasi Lain (bukan negara)

1.

Cakupan

Kewenangan

Ø  Menyeluruh

Ø  Mencakup semua warga negara

Ø  Keanggotaannya tak bersifat sukarela, bukan atas kehendak bebas yang bersangkutan.

Ø  Terbatas pada satu bidang tertentu

Ø  Hanya terbatas pada anggota organisasi

Ø  Keanggotaannya bersifat sukarela

2.

Sifat aturan yang dibuat

Ø  Lebih mengikat setiap warga negara

Ø  Kurang mengikat

3.

Jenis Sanksi

Ø  Memiliki monopoli yang sah untuk memennjarakan dan menghukum mati pelanggar hukum.

Ø  Denda

Ø  Tebusan tertentu

Ø  Pemecatan anggota

Text Box: Kompetensi Dasar : 1.2 Mendiskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraanIndikator :1.	Menganalisis pengertian negara2.	Mendiskripsikan asal mula terjadinya negara3.	Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara4.	Menganalisis bentuk-bentuk kenegaraan4.

Kekuatan pemaksa untuk menegakkan aturan

Ø  Melimpah (tentara,polisi, persenjataan lain, seperti pistol, pesawat tempur, peluru kendali, dll

Ø  Relatif kecil

 

 

 

Sementara menurut Miriam Budiardjo setiap negara mempunyai sifat, sebagai berikut:

 

a)      Memaksa

 

Artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, dan anarki (kekerasan) dalam masyarakat dicegah.

 

b)                  Monopoli

 

Negara mempunyai monopoli untuk melakukan sesuatu, sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat.

 

Contoh: menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata kalau negaranya diserang oleh musuh, memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.

 

c)      Mencakup semua

 

Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab, kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktifitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, berbada dengan organisasi lain yang keanggotaannya bersifat sukarela, menjadi warga negara tidak berarti semaunya sendiri.

 

 

 

3.      Unsur-Unsur Negara

 

Unsur ini dapat dibagi dua, yaitu :

 

1.      Unsur pokok atau unsur yang harus ada terbentuknya suatu negara yang disebut unsur konstitutif Negara, yang terdiri dari 3 unsur, meliputi :

 

a.      Rakyat, yaitu semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Rakyat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

 

1)                  Penduduk dan bukan penduduk

 

2)                  Warga negara dan bukan warga negara

 

v  Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara (menetap)

 

v  Bukan penduduk adalah mereka yang berada dalamsuatu wilayah negara hanya sementara waktu, misal para turis manca negara.

 

v  Bukan warga negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara akan tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada. Contoh: Duta besar

 

 

 

b.      Wilayah atau Daerah

 

Wilayah atau Daerah dapat berupa :

 

Ø  Daratan

 

Penentuan batas-batas daratan, baik yang mencakup dua negara atau lebih pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat. Misalnya : anatara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Papua Nugini.

 

Ø  Lautan

 

Pada tanggal 10 Desember 1980 telah diadakan Konverensi Hukum Laut Internasional III yang diselenggaran oleh PBB di Jamaica yang ditanda tangani 119 peserta yang terdiri dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan yang menghasilkan tentang batas-batas laut sebagai berikut :

 

1)      Batas laut teritorial yaitu batas lautran yang jaraknya 12 mil diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

 

2)      Batas zone bersebelahan atau zone tambahan batasnya 12 mil laut diluar batas laut teritorial atau 24 mil laut dari pantai.

 

3)      Batas zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) batas wilayah laut 200 mil diukur dari pantai.

 

4)      Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil.

 

Ø  Udara

 

Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dengan perubahannya pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Konvensi Paris 1929, negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan.

 

Ø  Wilayah Ekstrateritorial

 

Berdasarkan hukum internasional bahwa kapallaut-kapal laut yang berlayat di laut terbuka di bawah bendera suatu negara tertentu dan tempat bekerja perwakilan suatu negara tertentu juga merupakan wilayah negara yang bersangkutan.

 

 

c.       Pemerintahan yang berdaulat

 

Pengertian pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu :

 

1.      Pemerintahan dalam arti luas, yaitu gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa yaitu meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

 

2.      Pemerintah dalam arti sempit, yaitu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijaksanaan negara, mungkin legislatif saja, mungkin eksekutif saja dan mungkin hanya presiden, wakil presiden dan para mentri.

 

 

 

Menurut Jean Bodin (1530-1596) bangsa Perancis bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah negara yang mempunyai kekuasaan atau kedaulatan ke dalam atau keluar.

 

1)      Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan fungsinya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu.

 

2)      Kedaulatan ke luar yaitu kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan dengan negara lain, membuat perjanjian antar negara serta mempertahankan kemerdekaan terhadap ancaman atau gangguan dari negara lain yang hendaknya dihormati oleh bangsa dan negara lain.

 

 

 

Sifat-sifat Kedaulatan :

 

a)      Asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

 

b)      Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri, walaupun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.

 

c)      Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tak dibagi-bagikan.

 

d)     Tidak terbatas (absolut) artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

 

 

 

2.      Unsur Tambahan (Unsur Deklaratif Negara)

 

Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Unsur ini tidak bersifat mutlak. Artinya meskipun penting unsur ini tak menentukan ada tidaknya negara. Maka pengakuan oleh negara-negara lain merupakan unsur deklaratif negara.

 

Pengakuan (recognition) terhadap suatu negara adalah perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisir, tidak terikat kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional, dan dengan tindakan itu mereka menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.

 

Ada dua macam pengakuan suatu negara atas negara lain yaitu :

 

1)      Pengakuan de facto

 

Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan itu diberikan berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah.

 

2)      Pengakuan de jure

 

Pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Dengan pengakuan de jure suatu mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa se dunia, dan negara tersebut untuk bertindak dan diperlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh diantara negara-negara lain.

 

 

 

Sebagai catatan : meskipun pengakuan suatu negara dari negara lain bukan unsur yang menentukan bagi suatu negara, namun itu merupakan unsur yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Tidak satu negara pun dapat hidup terasing dari negara-negara lain. Alat-alat komunikasi modern kini telah semakin mendorong terciptanya hubungan saling tergantung antarnegara-negara di dunia.

 

Makna pengakuan dari negara-negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara dunia. Dengan demikian, negara tersebut dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya secara aman dan sempurna. Negara tidak khawatir bahwa kedudukannnya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. 

 

De Visscher, seorang sarjana Belgia, hukum internasional berkebangsaan Belgia, mengemukakan bahwa pengakuan negara lain memenuhi dua kebutuhan sosial dalam kehidupan bernegara, yaitu :

 

1)      Untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia (negara) dari hubungan-hubungan internasional;

 

2)      Untuk menjamin keberlangsungan hubungan-hubungan internasional dengan jalan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun bagi hubungan-hubungan antarbangsa.

 

 

4.      Asal Mula Terjadinya Negara

 

Menurut George A. Jellinek (Bapak Ilmu Negara), terjadinya negara dapat dilihat secara primer dan sekunder.

 

a.      Terjadinya negara secara primer (Kenyataan) tahapannya meliputi persekutuan masyarakat merupakan masyarakat hukum yang sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju, kerajaan, negara nasional, negara demokrasi. Terjadinya negara secara primer berarti terjadinya negara dimulai dari tahap-tahap yang paling sederhana. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut :

 

1)      Persekutuan masyarakat (genootschaft)

 

Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama.

 

Peranan kepala suku dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama diantara yang sederajat. Kemudian satu suku terus berkembang menjadi dua, tiga, dan seterusnya menjadi besar dan kompleks.

 

2)      Kerajaan (Rijk)

 

Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubah fungsinya kepala suku dari primus inter pares, menjadi raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.

 

Pada tahap berikutnya, karena faktor sarana transportasi dan komunikasi yang tidak lancar, banyak daerah taklukannya yang memberontak. Menghadapi keadaan yang demikian, raja segera bertindak dengan mencari dana sebanyak-banyaknya melalui perdagangan untuk membeli senjata guna membangun tentara yang kuat dan sarana vital lainnya. Dengan tentara yang kuat, raja menjadi berwibawa terhadap daerah-daerah kekuasaannya sehingga mulai tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.

 

3)      Negara Nasional

 

Pada awalnya negra nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa untuk memenuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase demikian dinamakan fase na sional di dalam terjadinya negara

 

4)      Negara Demokrasi

 

Dari fase negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka, ini dikenal dengan kedaulatan rakyat. Pemikiran yang demikian mendorong lahirnya negara demokrasi.

 

 

 

b.      Terjadinya negara secara sekunder (teori)

 

 

Menurut George Jellinek terjadinya negara sekunder tidak membahas bagaimana negara pertama kali lahir, tetapi membicarakan bagaimana timbulnya negara baru, hal ini berkaitan dengan pengakuan negara lain. Pengakuan dari negara lain tersebut meliputi pengakuan de facto dan pengakuan de yure. Teori ini beranggapan bahwa negara telah ada sebelumnya, namun karena ada revolusi, intervensi, dan penaklukan maka timbul negara baru yang menggantikannya.

 

Teori asal mula terjadinya negara secara sekunder antara lain sebagai berikut :

 

1)      Teori Ketuhanan

 

Negara terjadi atas kehendak Tuhan (By The Grace of God), suatu negara belum akan terbentuk apabila Tuhan belum menghendaki. Teori ini diakui pula di Indonesia yang dinyatakan pada alinea ke 3, Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang berbunyi, “Dengan rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan...”. Negara yang murni mengakui teori ini biasanya menjadikan Hukum Tuhan (Hukum Agama) sebagai sumber hukum bagi peraturan lainnya. Misalnya negara Saudi Arabia, Iran, Irak dan Malaysia, Belanda, Jepang dengan Kaisar Tenno Heika dan Kerajaan Jawa Kuno  Penganut teori itu F.J. Stahl, Agustinus, Marsillius, dan Thomas Aquino. Pada umumnya negara mengakui bahwa terbentuknya suatu negara selain hasil perjuangan atau revolusi, juga atas karunia dan kehendak Tuhan dan itu biasanya dicantumkan dalam kontitusi.

 

2)      Teori Perjanjian Masyarakat ( Kontrak Sosial)

 

Negara terjadi karena masyarakat membuat perjanjian bersama untuk membentuk negara dan setiap individu atau anggota masyarakat memberi kewenangan kepada negara tersebut. Jadi dengan memberi kewenangan masyarakat merasa dilindungi dan diperhatikan kepentingannya secara timbal balik. Teori ini disebut contract social. Perjanjian yang dilakukan masyarakat biasanya terdiri atas individu-individu yang mempunyai kepentingan sama. Teori itu dikemukakan Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Mounquieu.

 

3)      Teori Kekuasaan

 

Terjadinya negara karena perjuangan hidup yang terkuat memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Hidup sebagai perjuangan antara manusia dengan manusia, antara negara dengan negara. Tokoh-tokoh teori ini adalah Harold J. Laski, Leon Duguit, Karl Marx. Oppenheinner, dan Kallikles.

 

4)      Teori Kedaulatan

 

Teori kedaulatan yang mengajarkan tentang terjadinya negara adalah :

 

(1)   Teori Kedaulatan Negara

 

Pemegang kekuasaan tertinggi adalah negara bukan kelompok orang, negara yang menciptakan hukum atau mengatur kepentingan rakyat. Tokoh teori ini adalah Paul Laband, Vonthering, dan George Jellinek.

 

(2)   Teori Kedaulatan Hukum

 

Hukum memegang peranan dalam negara, dan hukum lebih tinggi dari negara, serta yang berdaulat adalah hukum. Tokoh teori ini adalah Krabbe, Imanuel Kant, Kranenburg

 

5)      Teori Hukum Alam

 

Hukum alam adalah hukum yang bukan buatan negara, melainkan atas kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal, dan tidak berubah. Para tokoh yang menganut teori ini yaitu Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquinas.

 

 

 

5.      Terjadinya negara secara fakta sejarah,

 

a)      Pendudukan (Occupatie) yaitu wilayah yang kosong belum dikuasai, kemudian didatangi dan dikuasai. Contoh Liberia yang diduduki budak-budak Negro dimerdekakan tahun 1847.

 

b)      Peleburan (fusi) yaitu terjadinya negara dengan cara negara-negara kecil melebur menjadi negara-negara baru. Contoh terbentuknya Federasi Negara Jerman tahun 1871.

 

c)      Penaikan (accesie) yaitu wilayah negara bertambah luas akibat penaikkan lumpur sungai. Contoh : wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

 

d)     Penyerahan (cessie) yaitu suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian. Contoh : wilayah Slewijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman) karena tersebut menang perang. Austria sebagai negara yang kalah pada Perang Dunia I.

 

e)      Pencaplokan (anexatie) yaitu wilayah suatu negara dicaplok atau diambil oleh negara lain tanpa reaksi. Contoh negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suria, Yordania dan Mesir.

 

f)       Pembentukan baru (inovasi) yaitu suatu negara besar karena suatu hal pecah dan lenyapkemudian di bekas wilayah itu berdiri negara baru. Contoh : Negara Columbia yang pecah dan lenyap, kemudian di bekas wilayah itu berdiri negara baru. Yaitu wilayah Venezuela dan Columbia Baru.

 

g)      Pemisahan (separatis) yaitu negara terjadi akibat memisahkan diri. Contoh : Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaan, Timor-timor memisahkan dari RI menjadi negara baru Timor Leste melalui referendum (30 Agustus 1999).

 

h)      Proklamasi yaitu negara yang dijajah atau dikuasai negara lain berjuang untuk memperoleh kemerdekaan untuk mendirikan suatu negara. Contoh negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Libanon merdeka tahun 1943 setelah berjuang melawan Perancis sejak tahun 1920.

 

 

 

6.      Bentuk-Bentuk Kenegeraan

 

a.      Bentuk Negara

 

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintah/pemerintahan, menurut G. Jellinek menganggap Republik dan Monarki merupakan bantuk negara, Leon Duguit menganggapnya Republik dan Monarki adalah  bentuk pemerintahan, dan Hans Kelsen membedakan adanya negara Heteronoom, negara Autonoom, negara Totaliter/Etatistis, dan negara Liberal, sementara Leon Duguit menyatakan bahwa bentuk negara itu adalah Kesatuan, Serikat dan Perserikatan Negara.

 

Meskipun para pakar berbeda pandangan tentang bentuk negara, tetapi yang berkembang selama ini bentuk negara menunjuk pada Negara Kesatuan dan Negara Serikat.

 

1)      Negara Kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat mengatur seluruh daerah, makanya negara ini disebut bersusun tungga. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk :

 

ü  Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemrintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan.

 

ü  Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

 

Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

 

(1)   Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat.

 

(2)   Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dean menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat.

 

(3)   Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

 

Contoh negara kesatuan : Indonesia, Filipinana, Belanda, Italia, Jepang.

 

 

 

2)      Negara Serikat adalah negara yang bersusunan jamak, karena terdiri dari negara-negara bagian,  disini urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secara terperinci (limitatif) diberikan kepada pemerintah federal (delegated powers), dan sisanya menjadi urusan negara bagian.

 

Perbandingan negara kesatuan dengan negara serikat adalah :

 

a)      Negara bagian suatu federasi memiliki pouvoir constituant, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas kontitusi federal; sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.

 

b)      Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal; sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung badan pembentuk undang-undang pusat itu.

 

Secara umum ciri-ciri negra serikat adalah:

 

(1)   Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian.

 

(2)   Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

 

(3)   Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian  untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam.

 

(4)   Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.

 

(5)   Kepala negara memiliki hak veto (pembatalan keputusan) yang diajukan parlemen (senat dan konggres).

 

Contoh negara federasi : Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, Brasil, Malaysia dan Swiss.  

 

 

b.      Bentuk Kenegaraan

 

Bentuk-bentuk kenegaraan diantaranya adalah :

 

1.      Negara Dominion

 

Dominion adalah negara yang semula bekas jajahan Inggris, yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai Raja/Ratunya sebagai lambang persatuan mereka. Mereka berhak menentukan/mengurus politik dalam dan luar negerinya sendiri, serta bebas keluar dari ikatan bersama itu. Organisasi ini dinamakan British Commonwealth of Nation. Yang termasuk negara ini adalah ; Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

 

2.      Negara Protektorat

 

Protektorat adalah negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat. Hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan ditangani langsung oleh negarapelindungnya. Oleh karena ini tidak dianggap negara merdeka, sehingga negara ini bukan subyek hukum Internesional. Contoh ; Tunesia, Monaco merupakan negara protektorat Perancis, Uni Indo-Cina (Kamboja, Laos, Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat Perancis.

 

3.      Negara Perwakilan (Trusteeship)

 

Trusteeship adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB.

 

4.      Uni

 

Negara Uni adalah dua negara atau lebih yang masing-masing negara merdeka dan berdaulat akan tetapi mempunyai kepala negara yang sama. Negara Uni dibedakan ke dalam dua kategori yaitu :

 

1)      Uni politik (political union) yaitu negara yang dibentuk oleh negara-negara yang lebih kecil. Disebut juga uni legislatif.

 

Contoh : Uni Emirat Arab, Inggris Raya dan bekas negara Serbia-Montesnegro.

 

2)      Uni riel (real union) yaitu gabungan antara dua negara atau lebih , dimana terjadi permabgian bersama terhadap beberapa lembaga negara.

 

Contoh : - Uni Kalmar-gabungan dari Swedia, Denmark dan Norwegia.

 

        - Uni Lublin gabungan dari negara Polandia dan Lithuania.

 

3)      Uni Personal (personal union) yaitu gabungan antara dua negara yang kebetulan memiliki raja yang sama sebagai kepala negara. Dalam mengurus kepentinganya baik dalam atau luar negeri diselenggarakan secara sendiri-sendiri.

 

Contoh :  -  Inggris-Scotlandia 1603-1704

 

-    Swedia-Norwegia tahun 1915-1905

 

-    Kroasia-Hongaria 1102-1918

 

5.      Mandat

 

Mandat adalah negara yang merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I, diletakan dibawah perlindungan suatu negara yang menang dalam perang itu dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Contoh ; Kamerun bekas jajahan Jerman kemudian menjadi negara mandat Perancis.

 

6.      Koloni (negara jajahan)

 

Koloni adalah suatu negara yang dijajah oleh negara lain. Koloni merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Semua urusan negara koloni baik dalam negeri maupun luar negeri ditangani langsung oleh pemerintah negara penjajah.

 

 

 

C.    Tujuan dan Fungsi NKRI

 

 

Yang dimaksud tujuan adalah menunjukkan suatu yang hendak dalam suatu negara, sementara fungsi adalah pelaksanaan cita-cita dalam kenyataannya.

 

1.      Tujuan Negara

 

a)      Tujuan negara menurut beberapa ahli

 

(1)   Plato

 

Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan baik sebagai individu atau sebagai makhluk sosial.

 

(2)   Roger F. Saltou

 

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang sereta mengatur daya ciptanya sebebas mungkin.

 

(3)   Harold J. Laski

 

Tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginanya secara maksimal.

 

(4)   Thomas Aquinas dan Agustinus

 

Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

 

b)     Berbagai teori tentang tujuan negara

 

(1)   Teori Individualisme

 

Dalam pandangan individualisme, kepentingan individu harus ditempatkan pada tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran hidup sebanyak-banyaknya.

 

Teori ini banyak diterapkan di sebagian besar negra-negara Eropa dan Amerika. Tokoh-tokoh penganut individualisme/liberalisme ini antara lain John Locke, Voltaire, Montesqueiu, JJ.Rousseau dan Imanual Kant.

 

(2)   Teori Sosialisme

 

Sosialisme menantang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kepentingan umum.

 

Pelopor sosialisme antara lain Etinne Cabet, Robert Owen dan Albert Brisbane. Paham ini berkembang di Eropa Timur dan pada umumnya dengan Uni Soviet (sekarang telah bubar) sebagai kiblatnya.

 

(3)   Teori Fasisme

 

Fasisme berasal dari kata fascio yang berarti kelompok. Menurut faham fasis negara bukan ciptaan rakyat, melainkan ciptaan orang kuat. Bila orang kuat sudah membentuk organisasi negara, maka negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totalitas, diktatorial, dan nasionalistik.

 

Beberapa negara yang pernah menerapkan fasisme antara lain Italia semasa Benito Musolini, Jerman semasa Adolf Hitler dan Jepang di bawah kekuasaan Tenno Heika.

 

(4)   Teori Integralistik

 

Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan.

 

Pelopor teori ini antara lain B. de Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Gagasan pahan integralistik di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo.

 

 

c)      Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu :

 

1)      melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

 

2)      memajukan kesejahteraan umum

 

3)      mencerdaskan kehidupan bangsa

 

4)      ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

 

 

 

2.      Fungsi Negara

 

a)      Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok.

 

1)      Fungsi Legislatif, membuat undang-undang

 

2)      Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang

 

3)      Fungsi Yudikatif, mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).

 

b)      John Locke, membagi fungsi negara menjadi tiga.

 

1)      Fungsi Legislatif, membuat undang-undang

 

2)      Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang

 

3)      Fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang serta damai. Menurut John Locke, fungsi mengadili termasuk tugas eksekutif.

 

c)      Van Vollenhoven, menyatakan fungsi negara mencakup empat tugas pokok.

 

1)      Regeling, membuat peraturan

 

2)      Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan

 

3)      Rechtpraak, fungsi mengadili

 

4)      Politie, fungsi ketertiban dan keamanan

 

d)     Goodnow, membagi dua fungsi negara.

 

1)      Policy Making (kebijaksanaan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat)

 

2)      Policy Executing (kebijaksanaan yang haruis dilaksanakan untuk mencapai policy making).

 

Teori ini dikenal dengan dicotomy (Dwi Praja).

 

e)      Muh. Kusnadi, SH., membagi fungsi negara menjadi dua bagian.

 

1)      melaksanakan penertiban (Law and Order).

 

2)      menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

 

f)       Charles E. Merriam, fungsi negara meliputi

 

1)      Keamanan ekstern

 

2)      Ketertiban intern

 

3)      Keadilan

 

4)      Kesejahteraan umum

 

5)      Kebebasan

 

 

D.    Semangat Kebangsaan

 

1.      Nasionalisme

 

Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state.

 

Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan/nasionalisme. Artinya adanya satu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda agama, rasa, etnis, atau golongannya.

 

Nasionalisme sebagai ide (ideologi) menjadi conditio sinequanon bagi keberadaan negara.

 

 

2.      Patriotisme

 

Patriotisme berasal dari kata patria, artinya tanah air. Kata patria berubah menjadi patriot yang berarti seorang yang mencintai tanah air. Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme.

 

Jiwa nasionalisme dalam setiappribadi warga negara perlu dilanjutkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa.

 

 

3.      Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

 

a.      Masa Perintis

 

Yaitu masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organissi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

 

b.      Masa Penegas

 

Masa penegas adalah mulai ditegaskannya semangat kebangsan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

 

c.       Masa Pencoba

 

Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung dalam GAPI (Gabungan Polotik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan Indonesia Berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

 

d.      Masa Pendobrak

 

Pada masa tersebut semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

 

4.      Contoh perilaku dan tindakan yang dapat  meningkatkan Nasionalisme dan Patriotisme

 

a.       Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang dibuat bersama.

 

b.      Mengikuti siskamling dan kerja bakti.

 

c.       Menerima dan menghargai perbedaan antar suku bangsa.

 

d.      Menghindari tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab.

 

e.       Menjaga nama baik dan kebanggaan atas negara sendiri diluar negeri, misalnya ketika belajar atau bekerja di negara lain.

 

f.       Bersedia membela negara dari ancaman negara lain.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

Standar Kompetensi            

1. Memahami Hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kompetensi Dasar

1.1        Mendiskripsikan Hakikat Bangsa dan negara Indonesia

1.2        Mendiskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

1.3        Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

1.4        Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indikator

  1. Mendiskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
  2. Menganalisis pengertian bangsa
  3. Menganalisis unsur-unsur terbentuknya negara
  4. Menganalisis pengetian negara
  5. Mendiskripsikan asal mula terjadinya negara
  6. Menguraikan pentingnya pengakuan oleh negara laian bagi suatu negara
  7. Menganalisis bentuk-bentuk negara
  8. Menguraikan pengertian dan fungsi negara
  9. Membandingkan berbagai teori tujuan negara
  10. Mendiskripsikan tujuan NKRI
  11. Menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan
  12. Mendiskripsikan macam-macam nasionalisme
  13. Menunjukkan sikap positif terhadap patriotisme Indonesia

Uraian Materi

A.    Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial

1.      Manusia sebagai Makhluk Individu

Manusia dikodratkan sebagai makhluk monodualis adalah disamping sebagai makhluk invidu (pribadi) juga sebagai makhluk sosial. Makhluk individu  artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari jiwa dan raga serta diberi anugrah berupa potensi dan kemampuan yaitu cipta/pikiran, akal, karsa dan rasa yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Status manusia sebagai makhluk individu akan nampak lebih jelas kalau diperhatikan kondisi manusia baik secara fisik atau dari sisi kejiwaan. Secara fisik manusia memiliki ciri khas yang berbeda-beda, misalnya warna kulit, tinggi badan, dan lain sebagainya. Secara kejiwaan manusia mempunyai karakter sifat kepribadian yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Sementara manusia pada dasarnya adalah invidu yang bebas dan merdeka adalah paham individualisme. Paham ini berkembang di negara barat yang dikembangkan beberapa filsuf diantaranya Jean Jaques Rousseu yang berpendapat bahwa manusia lahir secara bebas dan merdeka, boleh berbuat apa saja asal tidak mengganggu keamanan orang lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhlukindividu berarti manusia sejak lahir secara kodrati memang telah dibekali Tuhan potensi yang bersifat individu, antara lain ingin mandiri, ingin menduduki jabatan, ingin mempertahankan hidupnya, status kekuasaan, ingin dihormati dan sebagainya.

2.      Manusia sebagai Makhluk Sosial

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, sehingga dengan hidup bermasyarakatlah manusia dapat saling membantu dalam hal mempertahankan kehidupannya, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Menurut Aristoteles (384-322) bahwa manusia adalah Zoon Policon artinya makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Jadi apabila seseorang hidup menyendiri diluar masyarakat tidak dapat disebut manusia melainkan hewan atau dewa. Ibnu Khaldun (1332-1406) dikatakan bahwa hidup bermasyarakat merupakan keharusan bagi jenis manusia. Sebab manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan hanya mempunyai arti  apabila hidup bersama-sama dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Secara kodrati manusia dapat hidup berkelompok karena adanya dorongan akan kebutuhan biologis. Menurut Ellwood bahwa kebutuhan biologis yang perlu pemuasan adalah :

a)      Dorongan untuk makan (untuk memenuhi kebutuhanya dilakukan adanya kerjasama dengan orang lain).

b)      Dorongan untuk mempertahankan diri (untuk mempertahankan diri orang lebih memilih kerjasama)

c)      Dorongan untuk melangsungkan keturunan (untuk pemeliharaan dan mempertahankan keturunan yaitu harus membentuk kelompok yang besar)

Manusia sering juga disebut sebagai Homo Homini Socius yang berarti bahwa manusia yang satu merupakan kawan manusia yang lainnya. Dengan kata lain manusia disebut sebagai makhluk sosial karena sifatnya yang suka bergaul satu dengan lain atau makhluk yang suka bermasyarakat. Menurut Ghozali bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a)      Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, hal ini hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta keluarga.

b)      Saling membutuhkan dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. 

Pendapat senada diungkapkan Farrabi atau Ibnu Robi bahwa manusia adalah makhlukyang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan yang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai serta hidup bersama dengan baik dan serasi. Kehidupan semacam ini akan dapat terwujud jika ada sikap saling menerima, saling menghormati, saling menghargai diantara anggota masyarakat. Pengingkaran terhadap kodrat manusia sebagai makhluk sosial dapat melemahkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, kasih sayang, dan cenderung individualistis serta terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa.

3.      Pandangan Manusia Menurut Pancasila

Pendapat yang dikemukakan Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial dan sebagai individu, manusia bermasyarakat. Sedangkan Pancasila memandang manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Gambaran manusia menurut Pancasila adalah sebagai berikut:

a)      Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang dikaruniai kesadaran dan kebebasan dalam menentukan pilihannya.

b)      Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dapat menentukan sikap dalam hubungannya dengan penciptanya.

c)      Manusia memiliki harkat, martabat dan derajat tinggi.

d)     Manusia adalah makhluk monopruralis yang memungkinkan manusia itu dapat melaksanakan sial-sila dalam Pancasila.

e)      Manusia Indonesia adalah makhluk sosial yang berada di wilayah Indonesia yang berinteraksi dengan manusia Indonesia lainnya.

f)       Manusia Indonesia harus hidup rukun, saling menghargai satu sama lainnya dan tetap membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat.

g)      Manusia adalah makhluk dinamis yang melakukan aktifitas secara bersama-sama dengan manusia Indonesia yang lain.

 

Info Penulis
Author: Wakija, S.PdEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Artikel yang ditulis

Artikel terkait Lainnya

Artikel Lainnya

TENTANG KAMI

MA Negeri 2 Bantul atau MAN 2 Bantul (dahulu bernama MAN Sabdodadi Bantul) merupakan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau SMA (Sekolah Menengah Umum) berbasiskan ajaran agama Islam. Program unggunan Keterampilan Multimedia, Otomotif, APHP, Kriya Logam, Tata Busana. VISI Terwujudnya Madrasah yang Unggul Terampil Inovatif Agamis RamaBerwawasan Global dan Santun disingkat MUTIARA BANGSA. Sekolah ini berada di Jl. Parangtritis km 10,5 Bantul. Anda bisa menghubungi kami dengan telepon ke (0274) 367158

 

Peta Lokasi

Top